PENDIDIKAN DI TANGAN GURU BUKAN POLITISI

teacher imagesp

Oleh: Ahmad Lizamuddin*

Para pejabat diberbagai tingkat pemerintahan tidak akan lama lagi dilantik. Estafet pemerintahan bangsa ini akan berlanjut terus. Banyak program maupun kebijakan untuk pembangunan disemua bidang akan dilaksanakan. Kebijakan terbaru yang paling kontroversial diberbagai media cetak maupun elektronik saat ini adalah mengenai perubahan RUU Pilkada. Selain itu yang paling penting juga adalah kebijakan pada bidang pendidikan.

Dari sekian banyak program di bidang pendidikan yang dikeluarkan pemerintahan periode SBY yang paling gress adalah penerapan kurikulum baru, kurikulum 2013. Lepas dari kontroversinya kurikulum ini telah diberlakukan secara serentak pada semua sekolah mulai tahun ajaran baru tahun 2014.

Sayangnya pelaksanaan di lapangan tidak sesuai yang direncanakan. Belum semua sekolah siap melaksanakan program tersebut. Semuanya terkesan memaksa. Banyak masalah yang menjadi penyebabnya misal sosialisasi yang kurang maksimal, pelatihan untuk para guru hanya sebatas formalitas belaka, tentunya masih banyak lagi permasalahan lainnya.

Membahas perkara pergantian kurikulum pendidikan nasional di Indonesia merupakan kelumrahan tersendiri dari setiap masa sebuah periode pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, bisa dipastikan terjadi penggantian, perubahan, perbaikan, pengembangan, apapun namanya. Alasan melakukan hal itu semua juga dapat dipastikan dikarenakan oleh “kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Melihat sekilas kebelakang, kita sudah berulang kali melakukan pengembangan kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan. Pertama kalinya pada tahun 1947 kita mengenal rencana rencana pelajaran (learn plan) untuk sekolah-sekolah. Setelah dipraktikan kurang lebih selama tiga tahun, lalu pada tahun 1950 lahirlah kurikulum sebagai tonggak perkembangan pendidikan di Indonesia yang bernama kurikulum 1950.

Setelah dua tahun diimplementasikan rencan pelajaran yang disusun pada tahun 1947 dan dikembangkan menjadi kurikulum 1950 mengalami penyempurnaan lagi menjadi Rencana Pelajaran Terurai (RPT). Rencana pelajaran yang terakhir ini memang lebih terurai secara rinci menyangkut bahan ajar atau yang sekarang kita kenal dengan istilah silabus. RPT ini selanjutnya juga dikenal dengan kurikulum 1952 yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya.

Berikutnya adalah kurikulum 1964. Kurikulum ini lahir atas munculnya kesadaran masyarakat mengenai urgensi dari pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pengajaran tetapi juga moral. Oleh karena itu, kurikulum ini dikembangkan dengan perencanaan pengembangan daya cipta, rasa, karsa, dan pendidikan moral.

kurikulum yang lahir selanjutnya adalah kurikulum 1968. Lahirnya kurikulum ini sangat sarat akan aroma politis. Hal ini disebabkan kurikulum 1964 diasummsikan sebagai produk pemerintahan Orde Lama yang terpengaruh ideology komunis serta tidak mampu mengarahkan anak didik untuk menjaga persatuan. Olehh karena itu, dicetuskanlah kruikulum yang bertujuan untuk membentuk manusia pancasila sejati. Kurikulum tersebut menjadi yang pertama kali dikembangkan oleh ORBA.

Seiring berjalannya waktu Kurikulum 1968 dianggap sudah ketinggalan jaman. Merespon kondisi ini, dikembangkanlah kurikulum 1975. Kurikulum ini mengutamakan urgensi pelaksanaan pendidikan secara lebih efisien dan efektif. Didalamnya, termaktub metode, materi, dan tujuan pengajaran yang dirinci dalam Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI).

Pada tahun 1984, lahirlah sebuah kurikulum yang cukup fenomenal yang menekankan pentingnya Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL). Untuk penyusunan kurikulum ini banyak tenaga kita dikirim ke Negara-negara maju terutama inggris yang telah mempraktikannya.

Kurikulum yang muncul berikutnya adalah kurikulum1994. Latar belakang munculnya kurikulum ini adalah sebuah upaya untuk memadukan pendekatan pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Dalam hal ini kombinasi antara kurikulum 1975 dengan kurikulum 1984 diperlukan. Yakni pendekatan tujuan dengan pendekatan proses. Intinya apabila arah tujuannya jelas dengan dijalankan prosesnya yang jelas maka hasilnya akan jelas pula.

Sebagaimana dengan pemberlakuan kurikulum-kurikulum sebelumnya yang dirasa masih ditemukan kekurangan di sana-sini setelah beberapa tahun diberlakukan maka kurikulum 1994 juga mengalaminya. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum ini dengan memberikan tambahan substansi dalam jumlah yang cukup banyak. Keadaan ini terjadi dalam kurun waktu lima tahun setelah diberlakukannya kurikulum 1994. Saat itu pemerintah hendak melakukan penggatian kurikulum. Namun, jarak waktunya dipandang relative sangat pendek. Akhirnya, kita bisa mengenal Kurikulum 1994 yang disempurnakan atau kurikulum 1994 dengan suplemen.

Pada tahun 2004 lahirlah sejarah baru para pemimpin bangsa yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Selain itu pemerintah baru ini juga meluncurkan kurikulum baru yang dikenal dengan kurikulum 2004 atau biasa dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Disebut demikian karena tujuan pembelajarannya mengarah pada jenis kompetensi apa yang harus dikuasai anak didik.

Baru diberlakukan tiga tahun, KBK belum tuntas dijalankan oleh sekolah dan madrasah, bahkan belum layak untuk diukur hasil penerapannya di lapangan, pemerintah malah memunculkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2007. Kurikulum ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan.

Menjawab kekurangan dan kelebihan KTSP, dan beralasan atas perubahan zaman serta dekadensi moral dan karakter dari para anak didik, pemerintah melakukan penggantian kurikulum. Dari sinilah lahir kurikulum 2013 yang biasa digadang-gadang sebagai grand design dari pendidikan karakter. Pada kurikulum ini, perubahan secara signifikan bisa dirasakan pada pendidikan dasar. Realisasi aktifitas pembelajaran sehari-hari tidak lagi berdasarkan mata pelajaran. Mata pelajaran diganti dengan berbagai tema yang didasarkan pada kompetensi inti (KI) yang dicanangkan dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Dengan berbagai kontroversinya, pemberlakuan kurikulum ini terkesan tergesa-gesa, tidak siap, dan memaksakan. Hal ini bisa dilihat pemeberlakuannya dilapangan yang masih parsial. Selain itu distribusi buku pegangan juga belum terlaksana dengan baik hingga saat ini walau instruksi pemerintah kurikulum ini harus sudah diberlakukan pada semua institusi pendidikan awal tahun ajaran tahun 2014. Masalah-masalah tersebut benar-benar terasa pada sekolah dan madrasah di daerah pelosok yang masih menghadapi masalah lebih serius dari pada sekedar kurikulum kekurangan guru misalnya.

Uraian diatas merupakan representasi bahwa perubahan kurikulum di Indonesia belum tentu didasarkan pada perubahan zaman semata. Akan tetapi ada alas an yang berbagai pihak seakan meng iyakan bahwa perubahan-perubahan tersebut sarat akan transaksi politik. Misalnya perubahan dari kurikulum 1964 yang dianggap sebagai produk orde lama dengan segala cacatnya menjadi kurikulum 1968 dengan segala keunggulannya.

Bisa diambil asumsi juga bahwa, penentu kebijakan (politisi) dari pemerintahan seakan mendominasi untuk menentukan arah keberhasilan pendidikan di Indonesia. Perlu diketahui bersama, setiap periode orang-orang penentu kebijakan untuk semua lini dari kehidupan bangsa ini berganti. Pastinya kebijakan yang dihasilkannya pun juga sudah dipastikan berganti pula. Termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan khususnya perubahan kurikulum yang berulang kali terjadi dengan berbagai latar belakangnya. Jadi, sudah jelas sekali muatan politis dari pemberlakuan kebijakan sangat bisa terjadi.

Mempertanyakan kembali peran kurikulum pendidikan, memang perannya sangat penting untuk menentukan arah pendidikan kedepanya. Namun, perlu disadari juga peran pendidiknya (guru) juga tidak bisa dikesampingkan.

Artinya, walau kurikulumnya dirancang dengan sangat baik oleh para ahli, tidak akan menghasilkan produk pendidikan secara baik jika eksekutor lapangannya tidak menjalankannya dengan baik, tidak professional. Akan tetapi, kebanyakan yang biasa ditemui pendidik yang baik tetap bisa menghasilkan produk pendidikan yang baik meski rancangan kurikulum yang kurang baik. Namun, Idealnya kurikulum pendidikan yang baik dijalankan oleh eksekutor yang baik yakni para pendidik professional (guru) akan menghasilkan produk pendidikan yang baik.

Kalau kita mau jujur, Kenyataan dilapangan berbicara bahwa para guru masih nyaman dengan cara mereka untuk mengeksekusi beragam kurikulum dengan cara mengajar yang begitu-begitu saja. Kebanyakan mereka mengajar dengan cara monoton, tanpa inovasi meski durasi karir mengajar mereka sudah puluhan tahun. Sangat disayangkan bukan, jika hingga saat ini hal demikian masih terjadi.

Pada kesimpulannya, produk-produk kebijakan para politisi dalam hal ini kurikulum hanyalah sebatas alat saja, namun eksekutor dilapangan lah yang lebih menentukan. The man behind the gun. Man lah yang menjadi penentu manfaat gun. Oleh karena itu, mari memperbaiki diri para guru, untuk menjadi pendidik yang professional dan berkualitas.

*Penulis adalah seorang Guru Relawan Sekolah Guru Indonesia Angkatan V Dompet Dhuafa.

Data diri singkat:

Nama   : Ahmad Lizamuddin

Alamat            : Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat

Nomor Hp: 081215474084

Sungai Bulan, Kec. Sui Raya, Kab. Kubu Raya, 30 September 2014

Advertisements

About ahmadlizam

I'm from menco, wedung, demak.... I like something new and challenging.....
This entry was posted in Kubu Raya, My Opinion, Opini saya, SGI (Sekolah Guru Indonesia) and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s